Blokir IMEI Optimal 24 Agustus 2020? Lebih Baik Dibatalkan

Pemerintah resmi menerapkan pemblokiran IMEI ponsel Black Market (BM) pda 18 Aprill 2020 lalu. Tapi sampai saat ini ponsel BM yang baru bertebaran masih bisa digunakan secara bebas. Pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi, menilai pemerintah terlalu terburu-buru. Dengan keadaan seperti ini dirinya menyarankan pemerintah segera merevisi peraturan tentang IMEI ini. Ada saran untuk membatalkan dan memindahtangankan ke pihak yang lebih mampu.

Banyak orang yang panik Ketika pemerintah mengatakan akan memblokir IMEI ponsel Black Market (BM). Karena memang tidak sedikit yang memiliki barang tersebut.  Ponsel BM dinilai lebih murah walaupun garansi tidak jelas. Selain itu ponsel BM lebih beragam dibanding ponsel resmi. Karena tidak bisa dipungkiri banyak vendor luar negeri yang enggan memenuhi TKDN. Karena jika mereka menerapkan TKDN di produknya, harganya bisa melambung tinggi. Salah satu vendor yang cukup keberatan dengan TKDN ini adalah OnePlus.

Masalah peraturan yang tidak jelas ini timbul karena pemerintah belum mengoptimalkan sistem validasi IMEI. Pemerintah belum memiliki alat ini. Alat ini adalah Central Equipment Identity Register (CEIR). Ada kabar bahwa alat ini akan sampai pada 24 Agustus 2020 mendatang. Tapi tetap tidak sedikit yang meragukan hal ini.

Sebelum disahkan pada 18 April 2020, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menekankan bahwa akan ditekankan pada 18 Oktober 2019. Tapi ternyata tidak.

Dikutip dari Detikcom, Direktur Eksekutif ICT Institute ini mengatakan pemerintah tidak perlu malu untuk memperbaiki hal ini. Bisa merevisi untuk membatalkan peraturan dan mengembalikan kebijakan pada petugas Bea dan Cukai untuk mengawasi lebih ketat mengenai barang elektronik yang keluar masuk. Kalaupun ternyata ada yang lolos tanpa sepengetahuan, bisa diadakan Razia yang bekerjasama antara Kemendag dan Kominfo.